Presiden Jokowi Harapkan Tidak Ada Lagi Ekspor Dalam Bentuk Bahan Baku
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa mengenai hilirisasi ini sudah sering ia sampaikan, dan mengenai nilai tambah itu yang harus dikejar saat ini.
Ia meminta tidak ada lagi ekspor dalam bentuk bahan mentah atau mengekspor dalam bentuk raw material.
"Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang bangun, bekerja sama pusat dengan daerah, Jakarta dengan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh," sebutnya, dalam pembukaan Rakor Investasi 2022 di Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta, Rabu (30/11/22).
Jokowi mencontohkan pada ekspor nikel. Sebutnya, beberapa tahun yang lalu nikel diekspor dalam bentuk bahan mentah, nilainya setahun hanya 1,1 miliar USD. Artinya 19 sampai 20 triliun pertahun.
Akan tetapi terang Jokowi, ketika Indonesia memiliki industri dan turunannya, 2021 ekspor nikel sudah mencapai 20,8 miliar USD, dengan nilai 300 triliun lebih.
"Terus yang lain seperti apa? apa mau kita terus-teruskan ekspor bahan mentah, tidak," ucapnya.
Jokowi menjelaskan, meskipun Indonesia kalah di WTO, urusan nikel ini dan digugat oleh Uni Eropa dan dibawa ke WTO, menurutnya itu tidak apa-apa.
"Saya sampaikan ke menteri banding, nanti hilirisasi lagi artinya bahan mentah harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah," ucapnya.
Presiden RI menerangkan, setelah itu bahan-bahan yang lainnya termasuk hal yang kecil-kecil, seperti urusan kopi, usahakan jangan ekspor dalam bentuk bahan mentah.
Menurutnya, sudah ratusan tahun Indonesia ekspor bahan mentah, maka sudah saatnya dengan masuknya investasi dapat mengekspor hilirisasi sehingga nilai tambahnya ada.
"Biarkan negara lain menggugat. Setelah dicek ternyata di sana (Uni Eropa) pabrik pengolahannya (nikel), kalau dikerjain di sini artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana kan ada industri yang tutup. Tapi kan kita juga mau maju, negara kita ingin menjadi negara maju, kita ingin membuka lapangan kerja," ucapnya.
Menurut Jokowi, kalau Indonesia mundur karena digugat maka Indonesia tidak akan menjadi negara maju.
"Tidak boleh berhenti hanya di nikel (ekspor barang jadi) tapi terus yang lain," tutupnya.*
