APBK 2023 Aceh Utara Rp2,379 Triliun Lebih

ACEH UTARA,BeritaOne.id-Penjabat Bupati Aceh Utara Azwardi AP MSi menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Qanun APBK Aceh Utara tahun 2023 dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan III DPRK Aceh Utara, Senin (17/10/2022).

Turut hadir dalam Rapat Paripurna itu Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali, SE, Wakil Ketua I DPRK Hendra Yuliansyah, SSos, Wakil Ketua II Khairuddin, ST, para Ketua Komisi, para pejabat Forkopimda Aceh Utara, Sekdakab Aceh Utara Dr A Murtala, MSi, para Asisten Sekdakab, para Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPK, para Camat dan Kabag, dan para pimpinan BUMD.

Penjabat Bupati Azwardi dalam sambutannya mengatakan, Pemkab Aceh Utara mengusung tema untuk Raqan APBK 2023 ‘Memperkuat Ketahanan Ekonomi Melalui Peningkatan Peran Sektor Pertanian dan Pengembangan  Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.’

Persoalan-persoalan pembangunan daerah yang menjadi isu strategis perlu mendapat perhatian khusus oleh kita semua dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan kondisi masyarakat Aceh Utara yang sejahtera, mandiri dan berkeadilan.

Kebijakan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana termuat dalam RKPD, telah ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan, meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi; peningkatan infrastuktur dasar dan pengembangan kawasan; peningkatan SDM berkualitas dan berdaya  saing; peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; penguatan pelaksanaan syariat Islam dan keistimewaan; serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
Kata Azwardi, penyusunan dan pembahasan APBK mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, menekankan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows dengan cara memastikan program yang bermanfaat yang dialokasikan.

“Sebelum kami sampaikan materi pokok Rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2023, terlebih dahulu kami akan menyampaikan evaluasi pelaksanaan APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati bersama oleh Bupati dan DPRK Aceh Utara pada 27 September 2022 lalu, dan saat ini sedang dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Aceh,"ujarnya

Disebutkan, dalam APBK 2022 terdapat pendapatan sebesar Rp2,46 triliun lebih, dan belanja sebesar Rp2,61 triliun lebih. Sehingga terdapat defisit sebesar Rp153,8 miliar lebih. Defisit ditutup dengan surplus anggaran pembiayaan, yaitu penerimaan pembiayaan Rp156,3 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan Rp2,5 miliar, sehingga pembiayaan netto Rp153,8 miliar lebih.

Rancangan Qanun APBK 2023
Pada kesempatan ini, perlu disampaikan bahwa dalam perjalanan proses penyusunan APBK Tahun Anggaran 2023 diawali dengan asumsi pendapatan yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan menentukan prioritas pembangunan daerah dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Secara keseluruhan Rencana Penerimaan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2,397 triliun lebih.

Bila dibandingkan dengan rencana penerimaan APBK perubahan Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan mengalami penurunan sebesar           
Rp68,3 miliar lebih atau -2,77 persen dari target penerimaan setelah Rp2,465 triliun lebih.

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rencana Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2,397 triliun lebih.

Sementara total anggaran belanja sebesar R 2.427 trilun lebih, sehingga terjadi defisit sebesar Rp29,8 miliar lebih. Defisit tersebut direncankan akan ditutupi oleh Penerimaan Pembiayaan Daerah.***/Zaini Thaib