Samakan Persepsi RKUHP, Achmad Bramantiyo: Biar Tidak Sepotong Informasinya
PEKANBARU,BeritaOne.id– Demi menyamakan persepsi terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melakukan sosialisasi serentak di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau turut berpartisipasi dengan menggelar Dialog Rancangan KUHP pada dua titik lokasi yang berbeda pada saat yang sama, Selasa (27/9/2022).
Adapun dua tempat yang dijadikan lokasi Dialog adalah Ruang Serbaguna Ismail Saleh Gedung Kanwil Kemenkumham Riau serta Aula Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dengan melibatkan para Penyuluh Hukum selaku Narasumber.
Para akademisi, tokoh agama dan masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat (LSM), aparat penegak hukum, kelompok sadar hukum serta jajaran Pemerintah Daerah turut diundang untuk berpartisipasi demi mendapat masukan yang membangun dari seluruh lapisan masyakarat.
“Permasalahannya adalah banyak orang yang mendapatkan informasi sepotong-sepotong, hingga tidak memiliki pemahaman secara utuh dan komprehensif terhadap isi RKUHP tersebut. Pada kesempatan ini, Bapak/Ibu dipersilakan untuk mengulik lebih lengkap dan berhak memberikan pendapat, yang nantinya akan ditampung dan untuk kemudian dipilah dan diselaraskan dengan kebutuhan dalam menyempurnakan norma pasal,” sebut Achmad Brahmantyo Machmud, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Riau saat membuka kegiatan secara resmi pada Ruang Serbaguna Ismail Saleh.
Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan bahwa kegiatan Dialog RKUHP ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menyerap aspirasi dan masukan publik terhadap RKUHP hingga mendapat hasil yang maksimal dan dapat segera diundangkan.
“Proses dialog publik yang menjadi arahan dari Presiden Jokowi dilakukan agar pengambilan keputusan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Diharapkan RKUHP dapat disahkan di akhir 2022,” tutup Brahmantyo.***
