Tengah Malam, Fraksi DPRD Dumai Tandatangani Fakta Integritas Tolak Kenaikan Harga BBM
DUMAI,BeritaOne.id-Gelombang penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Menolak Kenaikan BBM (AMPERA MENIKAM) akhirnya mendapatkan perhatian DPRD Kota Dumai.
Massa yang terdiri dari DPD KNPI Dumai, HMI Dumai, DPC SPRMII Dumai, GMKI Dumai, BEM STT Dumai, Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Dumai, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Dumai, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Dumai, Harimau Agam Dumai, Puja Kesuma Dumai, Komunitas Dumai Jual Beli , Badan Legislatif Mahasiswa STT Dumai, Barisan Pemuda Nusantara(BAPERA),Serikat Pekerja Nasional Dumai, Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan, Angkatan Muda Partai Golkar, PPN (Pemuda Peduli Nias), Komunitas Pancing Laut Dumai, Komunitas Motor CBR, Komunitas Motor NMAX, Satuan Pemuda dan Mahasiswa Pemuda Pancasila, Komando Inti Pemuda Pancasila, Lembaga Laskar Payung Negeri, PEKAT IB, DPD LLMB Dumai, BAPERA, komunitas Mata Elang Dumai, Arifal P Comunity Dumai, dan GEMPA Dumai
Beberapa Fraksi DPRD Kota Dumai sudah membubuhkan tanda tangannya di fakta integritas pernyataan sikap yang disampaikan massa.
Ketua DPC Serikat Pekerja Rumpun Melayi Industri Indonesia (SPRMII) Dumai, Syed Mohammad Azra kepada media, Jumat (9/9/2022) mengatakan, Fraksi DPRD Dumai yang sudah menandatangani fakta integritas yakni Fraksi PDIP, Demokrat, Nasdem, PKS, PAN, Gerindra, Golkar, PPP, dan Fraksi HANURA
"Penolakan harga BBM ini murni dari hati kami masyarakat bawah. Kita bersama teman-teman saat aksi yang berlangsung sampai tengah malam pada Kamis, (8/9/2022),sekitar pukul 23.36 WIB eksekutif dan legislatif Kota Dumai bisa mendesak, serta meminta Gubernur dan DPRD Propinsi Riau membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan DPR RI untuk membatalkan harha BBM ini,"tegas Syed
Adapun isi dari Fakta Integritas itu adalah meminta Pemerintah Pusat untuk segera merancang RUU MIGAS, meminta Pejabat Daerah Eksekutif Kota Dumai untuk menolak dengan tegas Kenaikan BBM bersubsidi dibuktikan tanda-tangan.
Kemudian, mendesak pihak aparat penegak hukum khususnya diwilayah Kota Dumai untuk memberantas seluruh mafia Migas
Selanjutnya, meminta transparansi Pemerintah Provinsi Riau terkait Perda No. 15 Tahun 2018 Pasal 24 Poin 1 (satu) dan 2 (dua).
Sementara itu, Rian Dwi Al faroq. ST Ketua DPD KNPI Dumai menambahkan, protes terkait kenaikan Harga BBM yang di anggap melambung naik telah menyusahkan Rakyat Indonesia.
Hal tersebut harus menjadi pertimbangan para petinggi Negeri ini dan semua perwakilan rakyat Indonesia di DPR RI dan DPRD Dumai, untuk segera menurunkan harga BBM.***
