Mahasiswa Universitas Riau Ancam Kerahkan Massa Lebih Besar Jika Tuntutannya Tak Diakomodir
PEKANBARU, Riautribune.com - Gelombang unjuk rasa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menyerbu Gedung DPRD Riau, Kamis.
Kali ini Ratusan Mahasiswa Universitas Riau yang turun ke jalan. Mereka di bawah komando Presiden Mahasiswa UR Kaharuddin dengan tegas meminta pemerintah mencabut kebijakan menaikkan harga BBM yang mulai diberlakukan beberapa waktu lalu.
Mereka juga menyinggung soal alasan pemerintah menaikkan BBM disebabkan APBN yang terus membengkak untuk membiayai subsidi BBM, di sisi lain hal kontradiktif justru dipertontonkan oleh pemerintah yang sedang gencar membangun proyek infrastruktur yang dinilai tidak urgen, yang lebih besar menyedot anggaran.
Adapun 7 Poin tuntutan mahasiswa sebagai berikut, mengembalikan harga BBM bersubsidi dari pertalite, pertamax, hingga solar ke harga semula. Menunda pengesahan RKUHP dan menjamin pembukaan draf dan segera merevisi pasal-pasal yang bermasalah.
Mahasiswa mendesak Kemendikbud agar mengeluarkan rekomendasi terhadap Dekan FISIP Unri nonaktif terkait kasus kekerasan seksual. Mendesak pemerintah untuk stabilitas harga bahan pokok di Indonesia, terutama di Riau.
Kemudian mendesak pemerintah Indonesia segera menyelesaikan konflik agraria. Menuntut pemerintah soal Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian. Dan terakhir meningkatkan aksebilitas energi dan memajukan penggunaan teknologi.
"Di atas bawah minyak kanan kiri minyak tapi BBM mahal. Seharusnya ini menjadi hal yang mudah untuk diakomodir oleh wakil rakyat kita," seru orator.
Dalam aksinya mahasiswa mengancam akan menurunkan massa lebih besar jika aspirasinya terus diabaikan oleh pemerintah. Mahasiswa juga mendesak agar diperbolehkan masuk ke gedung DPRD Riau.
Ketua DPRD Riau Yulisman didampingi Anggota DPRD Riau Zulkifli Indra dan Mardianto Manan usai menemui mahasiswa berjanji akan memenuhi tuntutan massa aksi.
"Kewajiban kita menerima aspirasi. Kita akan sampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah," kata dia.
Soal desakan mahasiswa yang meminta agar suara aspirasi mereka disampaikan paling lama pada pukul 10.00 WIB besok, wakil rakyat menyanggupi dan akan memfasilitasi agar sampai ke pemerintah pusat.
