Mahasiswa Sumut Sebut Jokowi Khianati Rakyat saat Demo Tolak BBM Naik
JAKARTA - Gelombang aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus berlangsung di Sumatera Utara (Sumut), Rabu (7/9).
Kali ini puluhan mahasiswa gabungan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan mahasiswa HKBP Nomensen Medan mendatangi Gedung DPRD Sumut.
Ketua GMNI Kota Medan, Surya Darmawan Nasution menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengkhianati rakyat. Sebab menurutnya, Jokowi sempat menyampaikan tak akan menaikkan harga BBM.
"Rezim Jokowi mengkhianati kita. Presiden Jokowi sempat menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM. Tapi nyatanya harga BBM naik, harga-harga bahan pokok serba naik, rakyat kecil menjadi korban, rakyat miskin makin miskin," katanya.
Dia menilai kebijakan menaikkan harga BBM tidak ideal dan tak memiliki dasar yang kuat. Dia tak sependapat dengan alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena harga minyak mentah dunia naik.
"Alasan lain adalah karena BBM digunakan oleh 70 persen masyarakat menengah ke atas. Namun alasan ini tidak dapat diterima. Karena kenaikan BBM malah menyengsarakan rakyat kecil. Karena itu kami menolak kenaikan BBM. Kami minta evaluasi kinerja Pertamina dan usut tuntas mafia migas," ujarnya.
Demo kali ini diterima anggota DPRD Sumut. Masing-masing dari anggota fraksi menyampaikan dukungan mereka terhadap tuntutan mahasiswa. Ketua Fraksi Partai NasDem, Parlindungan Purba mengatakan persoalan kenaikan BBM sangat berdampak pada masyarakat terutama rakyat kecil.
"Saya akan meneruskan ini ke pemerintah. Kami dari Nasdem Sumut bersama-sama kita awasi pemberian BLT (bantuan langsung tunai) tepat sasaran. Kita akan mencoba bagaimana untuk mendapatkan BLT. Persoalan BLT ini, bagi ada yang belum dapat BLT, silakan lapor. Kita akan usahakan agar setiap warga mendapatkan jaminan sosial, " terangnya.
Pemerintah melalui Menko Kemaritiman LuhutPanjaitan sebelumnya menyebut alasan utama Jokowi menaikkan harga BBM adalah beban subsidi energi bagi APBN yang melonjak jadi Rp502,4 triliun di 2022 akibat kenaikan harga minyak dunia belakangan ini.
Lonjakan itu cukup tajam. Pasalnya, saat menyusun APBN pada tahun lalu, pemerintah hanya mematok anggaran subsidi sekitar Rp170 triliun.
Lonjakan subsidi tersebut terjadi akibat asumsi harga minyak awalnya hanya US$63-US$64 per barel melesat jadi US$100 per barel.
"Tidak mungkin kita pertahankan demikian, karena harga BBM kita termurah sekawasan dan itu beban untuk APBN," jelasnya.*
