Menteri ESDM: Soal Kepastian Harga Pertalite, Tunggu Besok
JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif memberi sinyal bahwa pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar bersubsidi pada 31 Agustus 2022.
"Ya tunggu saja besok (pengumuman kenaikan harga BBM subsidi)," ungkap Arifin, dikutip dari Antara, Selasa (30/8).
Menurut dia, pemerintah masih mematangkan rencana kenaikan harga BBM pertalite dan solar bersubsidi saat ini.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta kepada seluruh gubernur, bupati, walikota, pangdam, danrem, dandim, hingga kepolisian untuk ikut melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan harga BBM pertalite dan solar bersubsidi.
"Terkait dengan kemungkinan kenaikan harga BBM saya minta gubernur, walikota, bupati, walikota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, kapolsek ikut mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM dan langkah-langkah pemerintah untuk meringankan beban masyarakat," ungkap Luhut.
Menurut dia, pemerintah seperti tak ada pilihan karena harga minyak mentah dunia tembus ke level US$100 per barel. Hal itu membuat selisih harga pertalite dan solar bersubsidi dengan harga keekonomian semakin jauh.
"Meski (harga minyak dunia) mulai turun, tapi masih tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dengan harga penjualan pertalite dan solar. Ini memang tidak ada pilihan kita, di seluruh dunia begitu," jelas Luhut.
Harga pertalite masih ditahan sebesar Rp7.650 per liter dan solar bersubsidi Rp5.100 per liter saat ini.
Sementara, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi energi dari Rp152 triliun menjadi Rp502,4 triliun.
"Sekarang kita ini subsidi (energi) Rp502 triliun, kan kalau subsidi ini bisa kira kurangi kita alihkan kepada kegiatan lain itu akan lebih bagus," ujar Luhut.
Meski begitu, ia mengakui inflasi akan langsung meningkat ketika harga BBM subsidi naik minimal Rp500 per liter.
"Dampak kenaikan harga BBM kepada inflasi setiap kenaikan harga Rp500 per liter," imbuh Luhut.
Maka dari itu, pemerintah telah menambah alokasi bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp24,17 triliun untuk meredam dampak inflasi jika harga BBM subsidi naik. Bantuan itu diberikan dalam tiga bentuk.
Pertama, BLT sebesar Rp150 ribu diberikan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama empat bulan.
Negara menganggarkan dana sebesar Rp12,4 triliun untuk menambah bansos bagi 20,65 juta KPM.
Kedua, BLT untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan sebesar Rp600 ribu. BLT itu hanya diberikan satu kali kepada 16 juta pekerja.
Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp9,6 triliun untuk menyalurkan BLT tersebut.
Ketiga, pemerintah memberikan subsidi menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebesar Rp2,17 triliun untuk transportasi umum, seperti ojek.
"Pemerintah telah menyiapkan bantuan antisipasi kalau ada kenaikan harga BBM dan dananya ada," terang Luhut.
Ia berharap tambahan bansos itu akan meredam dampak inflasi ke depannya. Minimal, inflasi pangan turun dari posisi terakhir yang tembus 11 persen.
Secara keseluruhan, BPS mencatat inflasi RI sebesar 4,94 persen secara tahunan pada Juli 2022. Angka itu menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2017.*
