JMSI Dumai Prihatin Minimnya Anggaran Kerjasama Media di Pemko
Dumai, Beritaone.id - Berbagai keluhan terkait kerjasama antara pemerintah kota Dumai dan media belakangan menjadi masukan bagi pengurus cabang Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Sebagai organisasi yang menaungi perusahaan media elektronik/siber, JMSI meminta agar pemerintah membenahi bentuk dan anggaran kerjasama dengan perusahaan media.
Ketua JMSI cabang Dumai, Ahmad Dahlan mengaku mendapat berbagai keluhan serta informasi kurang baik terkait anggaran kerjasama media yang bakal terjun bebas tahun mendatang. Tidak hanya itu, tidak adanya pembenahan dan peningkatan salam sistem kerjasama dan anggaran dari pemerintah untuk membantu perusahaan media khususnya media siber di Kota Dumai.
"Kami dari JMSI akan mengupayakan jalur komunikasi dengan Walikota dan pimpinan DPRD, kita berharap keluhan bagi pemilik perusahaan media terhadap kerjasama dengan pemerintah dapat dibenahi dan anggaran ditingkatkan," ujarnya.
Dalam waktu dekat, tambahnya, JMSI akan melayangkan surat kepada pemerintah dan DPRD, yang bertujuan guna membahas bentuk kerjasama sebagai bahan evaluasi serta menyampaikan keluhan para pemilik perusahaan media di Kota Dumai.
"Kondisi ini mungkin sudah dikeluhkan semua pemilik media, setiap tahun anggaran kerjasama terus turun, seolah media tidak dibutuhkan oleh pemerintah. Seharusnya kita mendapat perhatian serius sebagai corong informasi bagi masyarakat dalam hal menyampaikan kinerja, program kerja serta fakta yang terjadi tidak hanya di pemerintah dan DPRD juga seluruh kota Dumai," sebutnya.
Ahmad Dahlan menjelaskan lebih lanjut, bahwa seluruh perusahaan media sudah memiliki izin yang layak barupa PT, sehingga secara administrasi dan kelengkapan sudah layak untuk bekerjasama. Namun persoalan sekarang alokasi yang diberikan masih jauh dari yang di harapkan.
"Kami harap hal ini jadi perhatian serius bagi pemerintah, sehingga teman-teman yang mengelola perusahaan media mendapat perhatian atas kontribusi yang diberikan bagi daerah dalam hal pemberitaan dan informasi publik," tutupnya.
