Kerugian Negara di Kasus Korupsi Kuota Haji Tidak Sampai Rp1 Triliun
Jakarta, BeritaOne.Id - Mantan Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) M. Tauhid Hamdi mengaku berdasarkan Ikhtisar Pemeriksaan Semester (IHPS), kerugian keuangan negara kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024 tidak mencapai Rp1 triliun.
Hal itu diungkapkan Tauhid usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Desember 2025.
Tauhid mengaku sejak pagi tadi, dirinya diperiksa oleh KPK dan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Saya lebih pendalaman tentang verifikasi data dengan BPK, dengan KPK. Iya, terkait itu ya dengan audit-audit semua," kata Tauhid kepada wartawan.
Saat ditanya soal kerugian keuangan negara, Tauhid menyebut bahwa kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tidak mencapai Rp1 triliun.
"Oh, IHPS itu, IHPS BPK itu cuma Rp596 miliar," pungkas Tauhid.
Sementara itu, hingga pukul 16.10 WIB, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas sejak pukul 11.42 WIB.
Sebelumnya, Yaqut juga sudah diperiksa KPK pada Senin, 1 September 2025. Yaqut juga sudah dimintai keterangan pada saat proses penyelidikan pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan Sprindik Umum dengan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.
Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.
Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.
Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.
**BrOne-09
