PT Surya Dumai Agrindo Diduga Tak Patuhi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, 5 Desa dan 1 Kelurahan di Bukit Batu Tak Rasakan CSR
Bengkalis, BeritaOne.id – Kewajiban CSR perusahaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum CSR sendiri tersebar dalam beberapa peraturan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012).
Namun itu diduga tidak pernah dilakukan PT Surya Dumai Agrindo (SDA) yang beroperasi di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi. Ironisnya lagi, sejak beroperasi tahun 2011 perusahaan tersebut sudah melanggar PP Tahun 47 tahun 2012, tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012), tanpa ada sanksi tegas dari pemerintah.
Berdasarkan informasi dilapangan, sebanyak lima desa dan satu kelurahan di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, diduga tidak pernah merasakan CSR dari PT Surya Dumai Agrindo (SDA) .
LSM Badan Pekerja Nasional Indonesian Corruption Investigation (BPN-ICI) Wilayah Riau meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit perusahaan tersebut.
Direktur BPN-ICI Riau, Darwis, mengungkapkan bahwa PT Surya Dumai Agrindo telah mengantongi sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 16 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkalis sejak 9 Maret 2011.
Sejak saat itu, PT SDA bertanggung jawab atas penyaluran dana CSR kepada masyarakat di lima desa dan satu kelurahan yang menjadi desa binaannya.
"Pada masa PT Riau Makmur Sentosa (RMS) mengelola lahan ini, setiap desa menerima Rp 100 juta per tahun dari dana CSR. Namun, setelah kepemilikan berpindah ke PT Surya Dumai Agrindo, dana tersebut tidak lagi disalurkan. Ke mana perginya miliaran rupiah hak masyarakat ini?" kata Darwis kepada wartawan, Senin (17/2/2025).
Dipaparkan Darwis Adapun desa-desa yang tergabung dalam koperasi Bukit Batu Darul Makmur (BBDM) sejak 2005 mencakup Desa Pangkalan Jambi, Sejangat, Sei Selari, Buruk Bakul, serta Kelurahan Sungai Pakning. Desa Dompas sebelumnya tergabung, namun mengundurkan diri pada 2019.
Menurut Darwis para kepala desa dan pejabat kelurahan telah memberikan konfirmasi kepada BPN ICI Riau secara tegas bahwa mereka membenarkan bahwa mereka tidak pernah menerima dana CSR dari PT Surya Dumai Agrindo.
Di antaranya Novri Jefrika, Kepala Desa Pangkalan Jambi, menyatakan pihaknya tak pernah mendapat bantuan CSR.
Begitu pula dengan Rachmat Iwandi, Kepala Desa Sejangat, yang juga mantan sekretaris koperasi BBDM, mengungkapkan hal serupa.
Selanjutnya Farid Akbar, Lurah Sungai Pakning, yang meneruskan perjuangan mantan bendahara koperasi BBDM, juga menyatakan tidak pernah mendapat bantuan.
Selain itu Erwan, PJ Kepala Desa Sei Selari juga menyebut bahwa ketua koperasi sebelumnya, H. Ismail, juga tak pernah menerima dana CSR dari perusahaan.
Terakhir Hasanuddin, PJ Kepala Desa Buruk Bakul, mengungkapkan bahwa pihaknya bahkan pernah mengajukan proposal bantuan, tetapi tidak pernah direspons oleh PT SDA.
Sementara itu, pihak PT Surya Dumai Agrindo melalui manajer kebunnya mengklaim telah menyalurkan dana CSR, namun tidak ada bukti konkret yang mendukung pernyataan tersebut.
Saat hak ini dikonfirmasi kepada Humas PT SDA Wilayah Pakning, Thomas Tan melalui pesan WatsApp nya, tidak menjawab konfirmasi, terkait belum disalurkannya dana CSR sejak tahun 2011 tersebut.
Peran BPKP dalam Audit Dana CSR
BPKP adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan keuangan negara, termasuk audit terhadap pengelolaan dana yang terkait dengan kepentingan publik. Namun, dana Corporate Social Responsibility (CSR) adalah kewajiban perusahaan yang bersifat privat, bukan dana yang langsung berasal dari APBN atau APBD.
Meskipun begitu, BPKP dapat mengaudit dana CSR jika:
Terdapat dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan dana CSR yang merugikan negara atau masyarakat.
Ada keterlibatan dana publik dalam pengelolaan CSR, misalnya jika perusahaan bekerja sama dengan pemerintah dalam program CSR.
CSR menjadi bagian dari kewajiban perizinan atau perjanjian dengan pemerintah, misalnya dalam perjanjian Hak Guna Usaha (HGU) atau program kemitraan dengan desa.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari manajemen PT Surya Dumai Agrindo terkait hal ini.***
