Pemerintah Gandeng KPK dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 2025
BeritaOne.id - Menteri Agama, Nasaruddin Umar bersama Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Mochammad Irfan Yusuf dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah minta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelaksanaan ibadah Haji 2025.
Menteri Agama, Kepala BPKH dan Kepala BP Haji telah menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, dan melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK membahas penyelenggaraan ibadah Haji 2025, Kamis, 23 Januari 2025.
Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono mengatakan, dalam pertemuan itu, membahas beberapa hal, seperti mode kuota haji, pertanggungjawaban laporan keuangan, dan membahas persoalan-persoalan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya.
"KPK mendukung prudentiality yang dilakukan oleh Menteri Agama dan jajarannya, serta seluruh jajaran yang pemerintahan hadirkan pada saat ini. Dan kita akan bersama-sama memonitor proses penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025," kata Agus kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 23 Januari 2025.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, kehadirannya ke KPK dalam rangka meminta pendampingan dalam pelaksanaan ibadah Haji 2025.
"Kami datang lagi khusus untuk minta pendampingan dalam pelaksanaan ibadah haji. Kami ditemani dengan Kepala BPKH, dan juga Kepala BPH," kata Nasaruddin.
Dalam pertemuan itu, Kementerian Agama (Kemenag) meminta pendampingan mulai dari pendaftaran hingga pertanggungjawaban laporan ibadah Haji.
"Kami sampaikan semuanya apa yang berpotensi masalah, supaya nanti bersama-sama dari awal KPK ikut mendampingi kami, dan Insya Allah kami selaku Menteri Agama tahun ini masih bertanggung jawab penuh untuk penyelenggaraan ibadah haji ini," terang Nasaruddin.
Nasaruddin pun berharap, apa yang dilakukan pihaknya dalam menciptakan tiga kali senyum untuk masyarakat. Pertama, biaya Haji lebih murah meskipun kurs dolar naik, pajak di Arab Saudi naik, hingga biaya-biaya lainnya juga naik.
Yang kedua kata Nasaruddin, pihaknya berharap masyarakat juga tersenyum ketika proses pelaksanaan ibadah Haji. Di mana, tidak boleh ada pengurangan kualitas pelayanan meskipun ada pengurangan biaya.
"Kita ingin murah biayanya, tapi pelayanannya lebih baik, itu yang kami maksudkan sebagai senyum di pertengahan," terang Nasaruddin.
Dan yang ketiga, Kemenag berharap masyarakat juga tersenyum dengan Haji yang mabrur.
"Nah kita ingin juga tersenyum masyarakat kita karena ada pengembangan ekonomi yang bisa tumbuh dari upaya perhajian ini," pungkas Nasaruddin.
Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf menambahkan, pihaknya akan sepenuhnya menjalankan proses Haji mulai 2026. Sehingga pada 2025 ini, masih dilaksanakan Kemenag.
"Kami sampaikan juga terima kasih kami kepada KPK. Di BPH sudah kita masukkan, kita tarik 7 orang mantan penyelidik di KPK untuk bergabung dengan BPH sebagai upaya kita untuk lebih menguatkan integritas kita dalam menjalankan amanah dari presiden ini," kata Irfan.
Kemudian, Kepala BPKH, Fadlul Imansyah mengatakan, pihaknya telah menyampaikan update pengeluaran keuangan Haji hingga per akhir Desember 2024 kepada KPK.
"Target-target dan achievement yang telah dilakukan untuk dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian yang kedua juga kami memberikan informasi bahwa pada saat ini BPKH juga dalam proses untuk revisi UU 34/2014," ucap Fadlul.**BrOne-05
