Data Wajib Pajak Bocor, Penipuan Modus Pajak Kian Meresahkan di Riau

Pekanbaru, BeritaOne.id – Kasus kebocoran data wajib pajak kembali menimbulkan keresahan di masyarakat. Pelaku penipuan kini memanfaatkan data sensitif wajib pajak, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, nama penanggung jawab, hingga email, untuk melancarkan aksinya.

Mengatasnamakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pelaku penipuan berusaha meyakinkan korban dengan modus permintaan pembaruan data wajib pajak. "Dalam sehari, saya bisa menerima hingga delapan kali telepon dari nomor yang berbeda," ungkap salah satu wajib pajak di Riau Selasa (14/1/2024) yang enggan disebutkan namanya.

Modus penipuan pajak semakin canggih dengan meminta korban mengunduh aplikasi dalam format Android Package Kit (APK) untuk mengisi pembaruan data. Setelah aplikasi tersebut diinstal, ponsel korban diretas dan sepenuhnya dikuasai pelaku. Tidak hanya itu, pelaku juga meminta korban mentransfer sejumlah uang sebagai syarat pembaruan data.

Akibatnya, sejumlah korban mengalami kerugian finansial yang tidak sedikit, serta kehilangan kendali atas data pribadi mereka. "Ini sangat meresahkan. Banyak dari kami merasa tidak aman karena data kami bisa disalahgunakan," tambah narasumber.

Kasus ini menimbulkan desakan agar pemerintah segera mengatasi kebocoran data wajib pajak dan memberikan kejelasan kepada publik. "Kami berharap ada tindakan tegas untuk menghentikan kebocoran ini dan mencegah korban-korban baru," ujar salah satu wajib pajak lainnya di Pekanbaru.

Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang belum memberikan tanggapan resmi terkait kebocoran data tersebut. Namun, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati, terutama saat menerima panggilan mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.

Tips Menghindari Penipuan Modus Pajak

1. Jangan pernah mengunduh aplikasi dari sumber tidak resmi.

2. Abaikan nomor telphone dan Whatsapp yang tidak dikenal yang mengatasnamakan petugas pajak

3. Verifikasi kebenaran informasi langsung melalui kantor pajak terdekat.

4. Jangan memberikan informasi sensitif melalui telepon.

5. Jika merasa menjadi korban, segera laporkan kepada pihak berwajib.

Kasus kebocoran data ini menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi dan pengawasan ketat oleh pihak terkait agar masyarakat tidak terus menjadi korban kejahatan siber. **BrOne-05