Pekanbaru, BeritaOne.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Riau yang berlangsung pada Sabtu malam (30/11/2024), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau, Kaderismanto.
“Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda,” ujar Kaderismanto saat memimpin rapat.
APBD Riau tahun 2025 telah direncanakan sebesar Rp9,2 triliun lebih, yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik di wilayah Provinsi Riau.
Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Rahman Hadi, menyampaikan rasa terima kasih kepada DPRD Riau atas persetujuan APBD tersebut. Ia berharap proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat segera diselesaikan sehingga pelaksanaan anggaran tahun 2025 dapat berjalan tepat waktu.
“Kami berharap evaluasi dari Kemendagri bisa selesai secepatnya agar implementasi APBD 2025 dapat segera dilaksanakan,” ujar Rahman Hadi.
Ia menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan strategis dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. APBD tidak hanya menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan tetapi juga untuk pelayanan publik yang optimal.
“APBD adalah refleksi komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tambah Rahman Hadi.
Setelah disetujui, APBD 2025 akan diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan daerah selaras dengan kebijakan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum.
Evaluasi ini juga menjadi langkah penting untuk menjaga agar pelaksanaan APBD tetap sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan anggaran sebesar Rp9,2 triliun, Pemerintah Provinsi Riau optimis dapat mewujudkan berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas, sekaligus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.**BrOne-05