Biayai APBN Pertama Prabowo, Pemerintah Tarik Utang Lebih Awal
Jakarta, BeritaOne.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka peluang melakukan prefunding untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Prefunding adalah istilah yang merujuk pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebelum dimulainya tahun anggaran sebuah APBN.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Riko Amir mengatakan peluang melakukan prefunding terbuka karena yield SBN yang turun belakangan ini. Menurut dia, penurunan yield SBN tersebut adalah peluang untuk mendapatkan pembiayaan yang relatif murah.
"Biaya utang direpresentasikan dari yield yang menurun, kita punya opportunity penerbitan utang tahun ini untuk pembiayaan tahun depan," kata Riko dikutip Senin (30/9/2024).
Riko menuturkan pelaksanaan prefunding ini tentu harus melihat kondisi pelaksanaan pemenuhan utang untuk APBN 2024. Menurut dia, apabila semua indikator itu telah terpenuhi, maka terbuka peluang pemerintah menerbitkan SBN prefunding.
Dia mengatakan prefunding diperbolehkan oleh Undang-Undang APBN. Namun, pelaksanaannya hanya bisa dilakukan pada kuartal-IV.
"UU APBN sudah mengadopsi itu dalam pasal-pasalnya, tapi hanya boleh dilakukan pada triwulan IV," kata dia.
Adapun pada APBN 2025 atau APBN tahun pertama Presiden Terpilih Prabowo Subianto, pemerintah berencana menambah utang sebanyak Rp 775 triliun. Utang itu akan berasal dari beberapa sumber seperti penerbitan SBN, maupun pinjaman.
Utang sebesar Rp 775 triliun akan berasal dari penerbitan SBN netto sebanyak Rp 642,5 triliun. Sementara penarikan pinjaman akan berjumlah Rp 133 triliun.
Dikutip dari salinan Undang-Undang APBN 2025, pinjaman akan berasal dari dalam negeri sebesar Rp 5,1 triliun. Sementara pinjaman dari luar negeri ditargetkan mencapai Rp 128 triliun.
Adapun secara keseluruhan, postur APBN 2025 dirancang memiliki belanja sejumlah Rp 3.621 triliun dan pendapatan sebesar Rp 3.005 triliun. Defisit anggaran pada tahun 2025 dirancang sebesar 2,53% dari PDB atau senilai Rp 616 triliun.**BrOne-05
