• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Selasa, 17 November 2026
  • Beranda
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Video
  • SawitUpdate
  • Internasional
  • Nasional
  • Humoria
  • Intermezzo
  • Pekanbaru
  • Kampar
  • Pelalawan
  • Siak
  • Bengkalis
  • Dumai
  • Rohul
  • Rohil
  • Inhu
  • Inhil
  • Kuansing
  • Meranti
  • Pilihan Editor
  • Terpopuler
  • Galeri
  • Indeks
  • Pilihan
  • Terpopuler
  • SawitUpdate
  • Galeri
  • Video
  • Indeks Berita
×
  • Beranda
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Video
  • SawitUpdate
  • Internasional
  • Nasional
  • Humoria
  • Intermezzo
  • Pekanbaru
  • Kampar
  • Pelalawan
  • Siak
  • Bengkalis
  • Dumai
  • Rohul
  • Rohil
  • Inhu
  • Inhil
  • Kuansing
  • Meranti
  • Pilihan Editor
  • Terpopuler
  • Galeri
  • Indeks
Pilihan +INDEKS
  • 01
    ASUS ROG Zephyrus G14: Performa Tinggi dalam Gaming dan Produktivitas
    29 Mei 2024
  • 02
    JMSI Inhu Lakukan Kerja Sama Publikasi dan Advokasi Kemitraan Desa
    01 Mei 2024
  • 03
    Penduduk Kota Geger, Kisah Abu Nawas Mau Terbang
    22 April 2024
  • 04
    Baznas dan Bank Indonesia Bisa Bantu Masyarakat Melunasi Utang Pinjol, Berikut Cara dan Syaratnya
    18 April 2024
  • 05
    36 Kader Golkar Riau Dipanggil DPP Sebagai Calon Di Pilkada 2024, Berikut Nama-namanya
    07 April 2024
  • Home
  • Nasional

Kapitra Ampera: Baleg DPR Sudah Melakukan Kejahatan Terhadap Negara

Fitri Aisah

Kamis, 22 Agustus 2024 16:54:39 WIB
Cetak
Kapitra Ampera: Baleg DPR Sudah Melakukan Kejahatan Terhadap Negara
Kapitra Ampera

Jakarta, BeritaOne.id - Baleg DPR RI harus menghentikan pembahasan Undang-undang (UU) Pilkada karena hal ini bertentang dengan konstitusi. Tindakan Baleg ini merupakan kejahatan terhadap negara ( state crime). Hal ini dikatakan Kapitra Ampera, pengacara kondang tanah air, Kamis (22/08/2024).

"Baleg harus membatalkan pembahasan UU Pilkada dan masyarakat Indonesia harus menolak apa yang dilakukan Baleg DPR, karena tindakan mereka adalah tindakan penyerangan terhadap konstitusi," kata Kapitra Ampera.

Menurut Kapitra Ampera, tindakan Baleg merupakan tindakan melawan konstitusi, karena mencoba membuat Undang-Undang baru dalam objek yang sama yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya MK telah memutuskan tentang batas usia calon gubernur/wakil gubernur minimal 30 tahun saat pendaftaran, maka kata Kapitra, putusan tersebut bersifat final dan mengikat serta harus dilaksanakan.

Kapitra juga menjelaskan bahwa putusan MK tersebut berlaku sejak diumumkan tanpa perlu ada pengujian oleh DPR, karena MK adalah lembaga tertinggi pengawal konstitusi.

"DPR tidak boleh lagi menguji putusan MK tersebut dan menerapkan putusan lembaga lain, seperti Mahkamah Agung (MA) yang menetapkan batas usia berlaku pada saat pasangan calon kepala daerah telah dilantik. Ini jelas-jelas melanggar konstitusi," ujar Kapitra Ampera.

Kata Kapitra Ampera, penolakan DPR melalui Baleg melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah yang dihitung saat penetapan pasangan calon adalah tindakan yang bisa membuat negara ini tidak ada, karena jika konstitusi sudah dilanggar negara akan bubar.

Kapitra Ampera menjelaskan, setiap peraturan atau undang-undang lainnya tidak boleh bertentangan dengan dasar negara dan dasar negara menjelaskan posisi MK.

"MK mengemban amanat undang-undang untuk memutus berbagai sengketa yang mengandung unsur konstitusi, hingga menguji pembentukan UU agar sesuai dengan UUD 1945. MK juga bertugas mengawal hak konstitusional bagi seluruh warga negara. Lalu bagaimana bisa DPR menguji putusan MK? Tindakan Baleg ini jelas-jelas kejahatan terhadap negara jadi harus dilawan,' ujar Kapitra Ampera

Bahkan kata Kapitra Ampera, jika Presiden tidak bersedia menjalankan apa yang sudah diputuskan MK, maka Presiden juga  sudah bisa di Impeachment.

"Negara ini adalah negara hukum, patuh pada konstitusi, jika kepala negara melanggar konstitusi maka pada saat itu lembaga negara yang diamankan UU, yakni DPR bisa melakukan Impeachment terhadap Presiden," kata Kapitra.

Sementara jika KPU yang tidak mematuhi dan menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh MK maka KPU harus dibubarkan.

"Demikian juga soal UU Pilkada, KPU harus mematuhi dan menjalankan putusan MK soal batas usia, bukan menunggu pengujian dari lembaga lain, karena putusan MK berlaku sejak saat diumumkan," kata Kapitra Ampera.***/ril


 Editor : Redaksi

Tulis Komentar

Berita Lainnya +INDEKS
Nasional

HLN ke-81, PLN Perkuat Kedaulatan Energi dan Percepat Transisi Menuju Energi Hijau

Rabu, 28 Oktober 2026 - 09:56:11 WIB
Nasional

Sembilan Bulan Mengendap, MKD DPR RI Diminta Tegas Sikapi Laporan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 20:46:33 WIB
Nasional

Tembus 107 Koperasi di Indonesia, PLN Perkuat Layanan Kelistrikan dan Dorong Ekonomi Desa

Selasa, 13 Oktober 2026 - 22:09:53 WIB
Nasional

Jasa Raharja Serahkan 50 Alat Bantu, Dorong Penyintas Kecelakaan Kembali Mandiri dan Produktif

Senin, 12 Oktober 2026 - 13:20:58 WIB
Nasional

Bicara di Komite 4 PBB, Teguh Santosa Ungkap Kemajuan Pembangunan di Sahara Maroko

Kamis, 08 Oktober 2026 - 23:24:59 WIB
Nasional

BPJS Kesehatan Perkuat Layanan Jantung JKN dengan Pendekatan Value-Based Health Care

Rabu, 16 September 2026 - 19:11:59 WIB

Perkebunan Disita Satgas PKH, Komisi IV DPRD Inhu Soroti Nasib Buruh Sawit

15 September 2025
Harga CPO Melonjak Jelang Idulfitri, Ini Pendorongnya
28 Maret 2025
Laba Bersih Emiten Sawit Tembus Rp 825,59 Miliar, Melonjak 82,7%
24 Maret 2025
Terkini +INDEKS
Suroso Isnandar Pimpin PLN, Profesionalisme dan Meritokrasi Jadi Harapan
17 November 2026
Polsek Kuala Cenaku Dorong Kemandirian Pangan, Warga Diajak Budidayakan Cabai dan Jagung
17 November 2026
Perkuat Pendidikan Islam, Wabup Hendrizal Resmikan Pesantren Al-Jannah Bersama UAS
16 November 2026
Astra Bawa Pulang Gold dan Bronze dari Asia ESG Positive Impact Awards 2026
16 November 2026
Saat Perawatan Kebun Berlangsung, Gerombolan Bersenjata Kembali Jarah TBS Eks Gandaerah
15 November 2026
Dari Simulasi Unjuk Rasa hingga Tanam Pohon, Cara Jambore Bernegara Bentuk Generasi Peduli
14 November 2026
Tak Hanya Mencerdaskan Anak Bangsa, Adepis Juga Jadi Pahlawan Kemanusiaan Lewat Donor Darah
14 November 2026
Jambore Remaja Bernegara 2026 Resmi Dibuka, Ratusan Anak Muda se-Riau Antusias Ikuti Kegiatan
14 November 2026
Luar Biasa! Siswa SMA PGRI Plus Rengat Dibekali Keahlian Instalasi Listrik hingga Servis Peralatan Rumah Tangga
12 November 2026
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kapolsek Kuala Cenaku Turun Melalui Bhabinkamtibmas Pantau Panen Jagung Manis di Desa Tanjung Sari
12 November 2026
Terpopuler +INDEKS
  • 01
    Dari Simulasi Unjuk Rasa hingga Tanam Pohon, Cara Jambore Bernegara Bentuk Generasi Peduli
    Dibaca: 200 Kali
  • 02
    Tak Hanya Mencerdaskan Anak Bangsa, Adepis Juga Jadi Pahlawan Kemanusiaan Lewat Donor Darah
    Dibaca: 388 Kali
  • 03
    Jambore Remaja Bernegara 2026 Resmi Dibuka, Ratusan Anak Muda se-Riau Antusias Ikuti Kegiatan
    Dibaca: 321 Kali
  • 04
    Luar Biasa! Siswa SMA PGRI Plus Rengat Dibekali Keahlian Instalasi Listrik hingga Servis Peralatan Rumah Tangga
    Dibaca: 275 Kali
  • 05
    Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kapolsek Kuala Cenaku Turun Melalui Bhabinkamtibmas Pantau Panen Jagung Manis di Desa Tanjung Sari
    Dibaca: 235 Kali
  • 06
    Sekretaris PAN Inhu Tegaskan Kader Solid Dukung Kepemimpinan Zulkifli Hasan, Targetkan 7 Kursi di DPRD Inhu
    Dibaca: 240 Kali
  • 07
    Wujud Kepedulian Sosial, PT RPI Salurkan Bantuan untuk Sekolah, Masjid, dan Pesantren
    Dibaca: 272 Kali


Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

© 2021 BeritaOne.id