• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Senin, 16 November 2026
  • Beranda
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Video
  • SawitUpdate
  • Internasional
  • Nasional
  • Humoria
  • Intermezzo
  • Pekanbaru
  • Kampar
  • Pelalawan
  • Siak
  • Bengkalis
  • Dumai
  • Rohul
  • Rohil
  • Inhu
  • Inhil
  • Kuansing
  • Meranti
  • Pilihan Editor
  • Terpopuler
  • Galeri
  • Indeks
  • Pilihan
  • Terpopuler
  • SawitUpdate
  • Galeri
  • Video
  • Indeks Berita
×
  • Beranda
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Video
  • SawitUpdate
  • Internasional
  • Nasional
  • Humoria
  • Intermezzo
  • Pekanbaru
  • Kampar
  • Pelalawan
  • Siak
  • Bengkalis
  • Dumai
  • Rohul
  • Rohil
  • Inhu
  • Inhil
  • Kuansing
  • Meranti
  • Pilihan Editor
  • Terpopuler
  • Galeri
  • Indeks
Pilihan +INDEKS
  • 01
    ASUS ROG Zephyrus G14: Performa Tinggi dalam Gaming dan Produktivitas
    29 Mei 2024
  • 02
    JMSI Inhu Lakukan Kerja Sama Publikasi dan Advokasi Kemitraan Desa
    01 Mei 2024
  • 03
    Penduduk Kota Geger, Kisah Abu Nawas Mau Terbang
    22 April 2024
  • 04
    Baznas dan Bank Indonesia Bisa Bantu Masyarakat Melunasi Utang Pinjol, Berikut Cara dan Syaratnya
    18 April 2024
  • 05
    36 Kader Golkar Riau Dipanggil DPP Sebagai Calon Di Pilkada 2024, Berikut Nama-namanya
    07 April 2024
  • Home
  • Nasional

SIARAN PERS JMSI

JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers

Fitri Aisah

Rabu, 15 Mei 2024 06:09:00 WIB
Cetak
JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers
Ketua Umum JMSI Teguh Santosa

BeritaOne.id - JMSI Organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber  Indonesia (JMSI) menolak draf RUU Penyiaran yang tengah digodok DPR RI. JMSI menilai, draf RUU Penyiaran itu berisi pasal-pasal yang mencederai kebebasan pers dan membahayakan demokrasi.

JMSI mengingatkan, kemerdekaan pers dan hak masyarakat akan informasi dijamin oleh UUD 1945.

Salah satu pasal di dalam draf revisi UU Penyiaran yang menjadi sorotan publik khusunya masyarakat pers adalah Pasal 50B ayat (2) huruf c yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigatif.

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan, bunyi Pasal 50B ayat (2) huruf c itu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 50B ayat 2 huruf c itu juga bertentangan dengan UU 40/1999 tentang Pers khususnya Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran.

“Selama karya tersebut memegang teguh kode etik jurnalistik, berdasarkan fakta dan data yang benar, dibuat secara profesional dan semata-mata untuk kepentingan publik maka tidak boleh ada yang melarang karya jurnalistik investigasi disiarkan oleh lembaga penyiaran televisi dan radio serta media digital mereka,” ujarnya.

Secara subtansi, sambung Teguh, aturan yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi oleh lembaga penyiaran dapat diartikan sebagai upaya intervensi dan pembungkaman kemerdekaan pers di tanah air.

Teguh juga menggarisbawahi, masyarakat khawatir RUU Penyiaran itu menjadi alat kekuasan serta politik oleh pihak tertentu untuk mengkebiri praktik jurnalistik yang profesional dan berkualitas.

Selain itu, huruf k di dalam Pasal 50B ayat (2) RUU Penyiaran melarang penayangan “isi siaran” dan “konten siaran” yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Menurut Teguh, bagian ini sangat multi tafsir dan berpotensi menjadi “pasal karet”. Dia mengingatkan, penilaian terhadap “berita bohong” adalah domain dan kewenangan Dewan Pers seperti diatur dalam UU Pers yang disemangati UUD 1945.

JMSI juga menilai Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat (2) dalam RUU Penyiaran yang menyebutkan penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik lembaga Penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak pantas.

Menurut hemat Teguh, bagian ini harus dikaji ulang dengan sungguh-sungguh karena bersinggungan dengan amanat UU Pers yang memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menyelesaikan sengketa karta jurnalistik.

Mantan anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini mengingatkan DPR RI bahwa baik UUD 1945 maupun UU Pers memberikan mandat kepada masyarakat pers nasional untuk mengatur kehidupan pers yang sehat, profesional dan berkualitas melalui mekanisme self regulation.

Oleh karena itu setiap sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik baik yang ditayangkan media cetak, media siber, maupun lembaga penyiaran, hanya bisa diselesaikan di Dewan Pers.

“Ini untuk memastikan bahwa kerja jurnalistik yang profesional, berkualitas, dan bertanggungjawab dapat berlangsung independen tanpa intervensi dari pihak manapun,” ujarnya.

Mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini mendesak DPR RI untuk mengkaji kembali RUU Penyiaran dan menyeleraskannya dengan UUD 1945 dan UU 40/1999 tentang Pers.[]


 Editor : Oji

Tulis Komentar

Berita Lainnya +INDEKS
Nasional

HLN ke-81, PLN Perkuat Kedaulatan Energi dan Percepat Transisi Menuju Energi Hijau

Rabu, 28 Oktober 2026 - 09:56:11 WIB
Nasional

Sembilan Bulan Mengendap, MKD DPR RI Diminta Tegas Sikapi Laporan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 20:46:33 WIB
Nasional

Tembus 107 Koperasi di Indonesia, PLN Perkuat Layanan Kelistrikan dan Dorong Ekonomi Desa

Selasa, 13 Oktober 2026 - 22:09:53 WIB
Nasional

Jasa Raharja Serahkan 50 Alat Bantu, Dorong Penyintas Kecelakaan Kembali Mandiri dan Produktif

Senin, 12 Oktober 2026 - 13:20:58 WIB
Nasional

Bicara di Komite 4 PBB, Teguh Santosa Ungkap Kemajuan Pembangunan di Sahara Maroko

Kamis, 08 Oktober 2026 - 23:24:59 WIB
Nasional

BPJS Kesehatan Perkuat Layanan Jantung JKN dengan Pendekatan Value-Based Health Care

Rabu, 16 September 2026 - 19:11:59 WIB

Perkebunan Disita Satgas PKH, Komisi IV DPRD Inhu Soroti Nasib Buruh Sawit

15 September 2025
Harga CPO Melonjak Jelang Idulfitri, Ini Pendorongnya
28 Maret 2025
Laba Bersih Emiten Sawit Tembus Rp 825,59 Miliar, Melonjak 82,7%
24 Maret 2025
Terkini +INDEKS
Saat Perawatan Kebun Berlangsung, Gerombolan Bersenjata Kembali Jarah TBS Eks Gandaerah
15 November 2026
Dari Simulasi Unjuk Rasa hingga Tanam Pohon, Cara Jambore Bernegara Bentuk Generasi Peduli
14 November 2026
Tak Hanya Mencerdaskan Anak Bangsa, Adepis Juga Jadi Pahlawan Kemanusiaan Lewat Donor Darah
14 November 2026
Jambore Remaja Bernegara 2026 Resmi Dibuka, Ratusan Anak Muda se-Riau Antusias Ikuti Kegiatan
14 November 2026
Luar Biasa! Siswa SMA PGRI Plus Rengat Dibekali Keahlian Instalasi Listrik hingga Servis Peralatan Rumah Tangga
12 November 2026
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kapolsek Kuala Cenaku Turun Melalui Bhabinkamtibmas Pantau Panen Jagung Manis di Desa Tanjung Sari
12 November 2026
Sekretaris PAN Inhu Tegaskan Kader Solid Dukung Kepemimpinan Zulkifli Hasan, Targetkan 7 Kursi di DPRD Inhu
12 November 2026
Wujud Kepedulian Sosial, PT RPI Salurkan Bantuan untuk Sekolah, Masjid, dan Pesantren
11 November 2026
Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kejari Inhil dan KNPI Teken MoU Pendampingan Hukum
10 November 2026
Bangun Budaya Kerja Aman, GM PLN UID Riau dan Kepri Lakukan Safety Walk Down di UP3 Rengat
10 November 2026
Terpopuler +INDEKS
  • 01
    Tak Hanya Mencerdaskan Anak Bangsa, Adepis Juga Jadi Pahlawan Kemanusiaan Lewat Donor Darah
    Dibaca: 332 Kali
  • 02
    Jambore Remaja Bernegara 2026 Resmi Dibuka, Ratusan Anak Muda se-Riau Antusias Ikuti Kegiatan
    Dibaca: 273 Kali
  • 03
    Luar Biasa! Siswa SMA PGRI Plus Rengat Dibekali Keahlian Instalasi Listrik hingga Servis Peralatan Rumah Tangga
    Dibaca: 230 Kali
  • 04
    Sekretaris PAN Inhu Tegaskan Kader Solid Dukung Kepemimpinan Zulkifli Hasan, Targetkan 7 Kursi di DPRD Inhu
    Dibaca: 202 Kali
  • 05
    Wujud Kepedulian Sosial, PT RPI Salurkan Bantuan untuk Sekolah, Masjid, dan Pesantren
    Dibaca: 243 Kali
  • 06
    Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kejari Inhil dan KNPI Teken MoU Pendampingan Hukum
    Dibaca: 249 Kali
  • 07
    Bangun Budaya Kerja Aman, GM PLN UID Riau dan Kepri Lakukan Safety Walk Down di UP3 Rengat
    Dibaca: 242 Kali


Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

© 2021 BeritaOne.id