Inhu, BeritaOne.id - Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, mengikuti rapat virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari rumah dinasnya, Selasa (14/4/2026).
Rapat tersebut membahas kondisi keuangan daerah sekaligus asistensi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program pendampingan Kemendagri terhadap sekitar 140 pemerintah daerah yang dinilai belum memenuhi ketentuan belanja minimum sesuai regulasi.
Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemendagri, Dwi Wahyuningsih, menjelaskan bahwa asistensi dilakukan melalui analisis struktur APBD serta penyusunan rekomendasi perbaikan ke depan.
“Dari hasil ini akan dirumuskan langkah strategis untuk tahun 2026 hingga 2027 agar pengelolaan APBD menjadi lebih optimal,” ujarnya.
Berdasarkan analisis sementara, struktur APBD Kabupaten Indragiri Hulu masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah tingginya porsi belanja pegawai serta masih terbatasnya alokasi untuk belanja infrastruktur.
Meski demikian, Kemendagri menilai Kabupaten Inhu memiliki potensi yang cukup baik. Hal ini tercermin dari capaian indikator makro seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran yang berada di bawah rata-rata nasional.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Ade Agus Hartanto mengakui bahwa meskipun angka kemiskinan dan pengangguran relatif rendah, tekanan terhadap keuangan daerah masih cukup besar.
Ia juga menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti retribusi kendaraan yang dinilai masih dapat dioptimalkan. Namun, untuk pajak restoran, ia menekankan perlunya kehati-hatian agar tidak menghambat pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain itu, Bupati Ade turut menyinggung potensi sumber daya alam seperti batu bara dan minyak bumi yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap daerah, khususnya terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih belum proporsional.
Karena itu, ia berharap ke depan kebijakan pemerintah pusat dapat lebih berpihak kepada daerah, terutama dalam pengelolaan dan distribusi hasil sumber daya alam.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tetap menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat.
Sebagai tindak lanjut, Kemendagri akan menyusun rencana aksi yang mencakup penataan anggaran, penguatan sektor prioritas, serta peningkatan PAD guna mewujudkan APBD yang lebih sehat, efektif, dan berkelanjutan.**