BANDA ACEH, Berita one.id – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Asrizal H Asnawi meminta Pemerintah Aceh dan jajaran untuk stop sementara pengiriman Crude Palm Oil (CPO) atau minyak nabati kelapa sawit ke luar Aceh. Bahkan Asrizal meminta Polda Aceh dan jajaran untuk menutup sementara perbatasan Aceh – Sumut agar tidak ada pengiriman CPO dari Aceh ke luar Aceh.
Hal itu dikatakan Asrizal H Asnawi seperti yang dilansir oleh serambinews.com dalam menyikapi persoalan yang sedang dirasakan masyarakat Aceh saat ini, yakni langka dan mahalnya minyak goreng (migor) di seluruh Aceh, baik kemasan maupun curah.
Menurutnya, Aceh salah satu penghasil minyak nabati kelapa sawit yang lumayan tinggi dan masuk 10 besar di Indonesia. Namun faktanya, minyak goreng yang merupakan salah satu olahan turunan CPO malah langka dan harganya terus meroket.
“Oleh sebab itu, saya minta agar CPO dari Aceh tidak dikirim ke luar Aceh untuk sementara, sebagai bentuk protes masyarakat Aceh atas kondisi langkanya minyak goreng saat ini,” ujar Asrizal dan berharap Polda Aceh untuk menutup sementara akses pengiriman CPO dari Aceh ke luar Aceh, dengan cara menutup perbatasan.
“Kenapa? Sebagai daerah penghasil minyak sawit yang juga lumayan besar, rasanya aneh jika Aceh mencapai harga tinggi sampai dengan Rp. 22.000 per liter. Sementara kita tahu harga di level petani masih dua ribuan,” tambah Asrizal.
Asrizal menjelaskan, langka dan mahalnya harga minyak goreng karena ada pihak yang bermain. Ia mencurigai adanya mafia di level pengolahan. “Mungkin ada mafia di tingkat pengolahan, sehingga tidak diolah menjadi minyak makan,” kata dia.
Menurutnya, minyak goreng merupakan salah satu turunan olahan CPO yang tidak begitu menjanjikan bagi pengusaha atau perusahaan.
“CPO lebih menguntungkan jika diolah jadi kosmetik mungkin. Makanya kita berharap para pengusaha tidak terlalu mengejar keuntungan. Tetapi pikir juga masyarakat yang mana minyak goreng itu menjadi kebutuhan primer rumah tangga,” kata Asrizal.
Apalagi, saat ini kondisi ekonomi masyarakat belum normal karena masih dalam pemulihan dari dampak pandemi. “Kondisi ekonomi masyarakat belum normal, masak harus belanja dengan harga tidak normal,” ujar dia.
Terakhir, Asrizal mengatakan, pernyataan terkait stop pengiriman CPO dari Aceh itu sengaja ia disampaikan agar menjadi atensi Pemerintah Pusat.