Pemkab Meranti Lelang 8 Jabatan, 3 Akan Diisi Pejabat Rekomendasi KASN

Selatpanjang, BeritaOne.id - Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Riau telah menetapkan hasil seleksi administrasi bagi peserta JPTP.

Lelang JPTP di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti mengalami pengurangan. Dari 11 jabatan yang sebelumnya dilelang, kini hanya ada 8 jabatan yang akan dilelang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Meranti, Bakharuddin M.Pd, Selasa (3/10/2023).

Bakharuddin menyampaikan sebelumnya lelang 11 jabatan tersebut sudah disetujui oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hanya saja sambil proses berlanjut, ada 3 orang yang sebelumnya dilakukan demosi dari jabatannya melakukan banding kepada pihak KASN.

"Ada tiga pejabat yang sebelumnya didemosi pada saat Muhammad Adil masih menjabat bupati melakukan banding. Dan itu mendapat respon dari KASN agar diisi kembali," ungkapnya.

Dijelaskan Bakharuddin, upaya banding itu nampaknya mendapat respon dari KASN, dimana pada 29 September yang lalu pengumuman telah dikeluarkan dengan membuka 8 jabatan saja.

Tiga jabatan yang dibatalkan adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pemerintahan Desa, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

"Selain banding dari tiga orang tersebut. Nampaknya pembatalan juga setelah Pak Bupati melakukan audiensi ke KASN beberapa waktu yang lalu," tuturnya.

Dijelaskannya, bagi orang-orang yang melakukan pendaftaran ke 3 jabatan yang dibatalkan tersebut diminta untuk memperbaiki lamaran hingga tanggal 3 Oktober.

"Pengumuman sudah kota sampaikan, tinggal menunggu hasil perbaikan dari pelamar," jelasnya.

Dijelaskan Bakharuddin ketiga orang tersebut adalah Agusyanto menjabat sebagai kepala Dishub Kepulauan Meranti, Asroruddin sebagai Kepala PMD dan Eri Suhairi sebagai Kepala Disparpora.

Saat ini ketiganya sudah diproses oleh BKD dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur Riau dan Kepada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan persetujuan pelantikan.

Setelah kedua pihak tersebut menyetujui, pihaknya akan melakukan pemberkasan kepada Mendagri untuk dilaksanakan pelantikan.

"Setelah itu keluar maka tinggal ditentukan oleh pak bupati kapan akan dilantik," pungkasnya.

Sementara itu untuk lelang 8 jabatan lainnya akan tetap berlanjut, dimana dijadwalkan jadwal ujian akan dilaksanakan pada 9 Oktober mendatang selama 2 hari.