BKKBN RI Apresiasi Riau Menurunkan Angka Prevalensi Stunting
PEKANBARU - Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo mengapresiasi Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) secara serentak di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau.
Apresiasi ini disampaikan Kelapa BKKBN melalui Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI) Novian Andusti.
"Apresiasi tersebut ditujukan karena Pemprov Riau dan Pemkab dan kota se Provinsi Riau telah melakukan Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) secara serentak di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau," ujar Novian.
"Kegiatan ini merupakan suatu yang pertamakali dilakukan, AKS dilakukan secara serentak, ini adalah kreativitas yang luar biasa," ucapnya di Posyandu Berkah Bersama, Jalan Tengku Bey, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Rabu (22/2/2023).
Dia yakin kegiatan AKS seperti ini yang dapat mendorong percepatan penurunan stunting, sehingga Riau terjun bebas penurunan stunting
Selain itu, pihaknya juga menyampaikan ucapan selamat kepada Provinsi Riau, khususnya kabupaten Indragirihulu (Inhu) karena termasuk kedalam 15 kabupaten/kota yang telah menyampaikan praktik baik pelaksanaan audit stunting pada tahun 2022 lalu.
Di mana, Kabupaten Indragiri Hulu dari prevalensi stuntingnya sebesar 23,6 persen tahun 2021 dan terjadi penurunan yakni 16,7 persen pada tahun 2022.
Lalu, ucapan selamat lainnya kepada Provinsi Riau atas capaian 100 persen untuk 4 indikator AKS yaitu, pembentukan tim AKS, pelaksanaan AKS, diseminasi AKS , dan evaluasi rencana tindak lanjut AKS.
"Semoga prestasi tersebut bisa dipertahankan untuk tahun 2023 dan tahun-tahun yang akan datang," harapnya.
Lebih lanjut dikatakan, AKS merupakan salah satu kegiatan Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan stunting indikasi target 2022 sampai dengan 2024. Lalu, dijelaskan dia, 100 persen kabupaten/kota se Indonesia melaksanakan AKS.
Dijelaskan, pada tahun 2023 BKKBN telah merencanakan dan mengalokasikan pendanaan AKS, melalui peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor 13 tahun 2022, tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional keluarga tahun anggaran 2023.
Berdasarkan aplikasi Morina tahun 2022, ucapnya, diketahui bahwa AKS masih perlu ditingkatkan, realisasi anggaran AKS tahun 2022 masih sekitar 77,15 persen dari seluruh total anggaran 25 miliar lebih.
"Sedangkan untuk provinsi Riau realisasi anggaran AKS adalah 81,81 persen artinya jauh melampaui realisasi tingkat nasional, dan ini merupakan prestasi yang membanggakan lagi." tuturnya.
Hal ini, kata dia, dapat mempercepat eksekusi AKS di awal tahun anggaran 2023. Serta gebyar AKS ini menjadi upaya dalam rangka mempercepat terkait eksekusi masalah stunting.
"Semoga dengan gebyar AKS ini, menjadi motivasi bagi kita semua dan semangat dalam AKS khususnya di Provinsi Riau, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap capaian angka stunting 14 persen di tahun 2024," pungkasnya.
