Pj Sekda Inhu Buka Asistensi SIPD RI untuk Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pekanbaru, BeritaOne.id – Pj. Sekda Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Boyke David Elman Sitinjak, SE MSi, secara resmi membuka Asistensi Implementasi Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) RI, pada Sabtu, 28 September 2024. Acara ini diikuti oleh para pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhu, termasuk kasubag keuangan, bendahara, dan operator SIPD.
Bertempat di Prime Park Hotel Pekanbaru, kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, dari 28 hingga 29 September 2024. Dalam sambutannya, Pj. Sekda Boyke mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya asistensi ini, yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
Boyke menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif, yang sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia dan sistem kerja yang andal. "Laporan keuangan pemerintah daerah adalah bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang telah diberikan. Ini juga mencerminkan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa laporan keuangan juga berfungsi sebagai rapor bagi pemerintah daerah, yang akan dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Hal ini menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di daerah," tegasnya.
Pj. Sekda Boyke menjelaskan bahwa upaya ini bertujuan untuk menyatukan berbagai aplikasi yang dibangun oleh kementerian dan lembaga, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Narasumber pada asistensi ini berasal dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri.
"Manfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan pertanyaan terkait kendala dan masalah dalam implementasi SIPD-RI," pesan Boyke.
Di akhir sambutannya, Pj. Sekda Boyke berharap kegiatan ini dapat meningkatkan ilmu dan pemahaman yang sama di kalangan pengelola keuangan, serta mempercepat penerapan SIPD RI di Kabupaten Inhu. "Kami ingin menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah kami raih selama delapan kali berturut-turut," tutupnya.**BrOne-05
