PEKANBARU - Penjabat Bupati Kampar Kamsol menghadiri acara Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan di Jakarta, Sabtu (16/7) yang masih satu rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) untuk memperjuangkan dan menyelesaikan permasalahan sawit di daerah.
Usai mengikuti acara itu, Kamsol selaku Sekretaris AKPSI ini menyampaikan ungkapan apresiasi setinggi-tingginya dengan telah dibentuknya Asosiasi ini.
Dia menjelaskan, bahwa Menteri berharap dengan adanya AKPSI ini dapat menata ulang tata kelola karena banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi di daerah terutama lahan yang menyangkut hak masyarakat terhadap perusahaan.
Persoalan-persoalan yang terjadi di daerah hanya diketahui oleh kepala daerah, perangkat desa serta pemangku kepentingan lainny. Oleh sebab itu kepala daerah dan kepala desa dapat diberikan semacam orientasi atau peninjauan terhadap sesuatu yang tepat untuk diterapkan kepada Kepala Daerah.
Tata kelola dan kebijakan-kebijakan perkebunan sawit banyak berubah-ubah, sehingga dapat mengaplikasikannya di daerah.
"Selama ini persoalan di hulu, antara masyarakat dengan perusahaan, belum ada aturan khusus yang mengaturnya," terangnya.
Dia berharap dengan adanya AKPSI, akan lahir peraturan-peraturan yang mengatur segala regulasi sehingga petani sawit dapat terlindungi, mengayomi sehingga masyarakat petani sawit semakin sejahtera dan kesejahteraan tersebut berefek akan kemajuan suatu Daerah.
"Ini yang menyebabkan selama ini harga sawit hanya diatur oleh perusahaan-perusahaan besar, sehingga petani kecil di daerah tidak dapat menentukan harga panennya sendiri," terangnya.
Dengan adanya AKPSI ini, maka AKPSI dan APDESI dapat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mendengar setiap permasalahan yang dihadapi petani sawit di daerah dan dapat tersampaikan kepada pemerintah pusat sehingga dapat diambil langkah atau kebijakan yang akan memberikan jalan menyelesaikan permasalahan di daerah.
Hadir di sana, di antaranya Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Surta Wijaya, Ketua AKPSI Yulhaidir (Bupati Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah), pengurus APDESI seluruh Indonesia, Kepala Desa Penghasil Sawit dan pengurus APDESI se-Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, AKPSI dan APDESI sebagai jembatan penghubung antara pemerintah pusat dan daerah serta petani sawit di daerah untuk menyampaikan permasalahan yang timbul selama ini sehingga pemerintah pusat dapat mencarikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. *
AKPSI dan APDESI akan Fokus Selesaikan Masalah Sawit di Daerah
Ikuti Terus Riaupower