Inhu, BeritaOne.id – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu)-Riau, Hotli Maruli Sirait SE MM, mengapresiasi kegiatan halal bihalal dan diskusi yang digelar oleh Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto dan Wakil Bupati Hendrizal serta Pj Sekda Inhu Paino bersama para wartawan peliput di wilayah Inhu.
Menurut Hotli, yang juga penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Inhu ini, kegiatan tersebut bukan hanya menjadi ajang silaturahmi usai Idulfitri, tetapi juga ruang diskusi terbuka antara pemerintah daerah dan insan pers.
"Ini momentum penting, tidak hanya untuk mempererat hubungan emosional, tetapi juga membangun komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan wartawan," ujar Hotli.
Sebagai Ketua JMSI Inhu, Hotli menegaskan bahwa perusahaan pers lokal harus dilibatkan secara aktif dalam promosi dan publikasi pembangunan daerah. Apalagi, jumlah perusahaan pers di Inhu masih tergolong sedikit.
"Saat ini JMSI Inhu menaungi sembilan media siber, dan setiap perusahaan pers memiliki minimal tiga wartawan profesional. Saya melihat potensi besar untuk bersinergi JMSI dengan pemerintah daerah," tambahnya.
Dalam diskusi bersama wartawan, Bupati Ade Agus Hartanto menyampaikan berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dijalankan pemerintahannya. Para wartawan pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kritik, serta saran secara langsung.
"Sejak dilantik menjadi Bupati Inhu bersama pak wakil Bupati, kami sudah berkeliling mengunjungi 14 Kecamatan. Katanya 10 tahun Inhu tertinggal dari Kabupaten tetangga. Kita akan kejar pembangunan di Inhu," ujar Bupati Ade.
Hotli menyambut baik keterbukaan informasi tersebut, dan menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Inhu 5 tahun kedepan.
"Saya ingin memberikan dukungan penuh, baik secara pribadi maupun kelembagaan, kepada Pemerintah Kabupaten Inhu. Program-program yang dibuat pemerintah dan dilaksanakan bisa kita kawal serta kita publikasikan untuk diketahui masyarakat. JMSI memiliki jaringan hingga ke tingkat pusat, yang bisa digunakan untuk menyuarakan kebutuhan daerah ini secara lebih luas," tutupnya.**