Jakarta, BeritaOne.id - Tercatat ada tiga program utama Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang disampaikan di depan Komisi VI DPR RI pada Rabu, 20 November 2024.
Ketiga program tersebut adalah Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebutkan sejumlah kegiatan dalam Program Pengamanan Pasar Dalam Negeri. Salah satunya, yaitu stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).
Sebagai implementasi jangka pendek, hal ini dijalankan melalui upaya memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi saat periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Selain itu, Budi menjelaskan, pengamanan pasar dalam negeri dalam upaya menjaga stabilitas tiga komoditas barang kebutuhan pokok (bapok) di bawah kewenangan Kemendag, yaitu minyak goreng, tepung terigu, dan ikan.
“Kemendag juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, khususnya Badan Pangan Nasional, untuk pemantauan beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, serta cabai,” kata Budi.
Kegiatan lainnya pada program ini adalah optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai salah satu instrumen untuk mendukung stabilitas harga dan pasokan komoditas, serta menjaga inflasi.
Selain itu, optimalisasi implementasi bursa minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) untuk membentuk referensi harga CPO.
Sementara itu, terkait Program Perluasan Pasar Ekspor, Budi menekankan upaya penyelesaian perundingan bilateral Indonesia dengan negara mitra.
Ada tiga perundingan CEPA yang ditargetkan untuk segera selesai, yaitu Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership (CEPA), Indonesia-Peru CEPA,dan Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) Free Trade Agreement (FTA).
“Kami juga sedang mempercepat penyelesaian Indonesia-EU CEPA,” kata Budi.
Saat ini terdapat 11 perjanjian bilateral, 17 perundingan yang sedang dirundingkan, 13 dalam proses penjajakan, serta 27 perjanjian lainnya yang sedang dalam implementasi dan ratifikasi.
Selain itu, dari total ekspor Indonesia pada Januari-Agustus 2024, sebesar 86,4 persen dihasilkan dari ekspor dengan Surat Keterangan Asal (SKA) preferensi di negara mitra FTA dan 13,51 persen dihasilkan dari ekspor dengan SKA nonpreferensi.
Budi menambahkan, hal lain yang akan dilakukan dalam program ini adalah berpartisipasi pada forum internasional seperti G20 2024 dan APEC yang baru saja dilaksanakan bersama Presiden Prabowo Subianto, penyelesaian sengketa dagang pada WTO, peningkatan layanan sistem informasi ekspor, hingga penguatan perdagangan komoditas SRG yang berorientasi ekspor.
Program ketiga yaitu UMKM BISA Ekspor yang menggunakan pendekatan berbasis sumber daya (resource-based approach) dan pendekatan berbasis pasar (market-based approach). Pendekatan berbasis sumber daya memprioritaskan pendampingan UMKM untuk meningkatkan kualitas usaha.**BrOne-05