Kaltim, BeritaOne.id - Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 26 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025. Anggaran ini untuk dana pemeliharaan gedung dan seluruh infrastruktur yang telah dibangun di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim).
Basuki menjelaskan, nantinya seluruh infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR di IKN akan diserahkan ke OIKN. Dengan demikian, anggaran pemeliharaannya akan masuk ke pagu OIKN mulai tahun depan.
OIKN sendiri mendapatkan pagu anggaran dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 505 miliar. Namun jumlah tersebut masih bisa berubah menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan presiden berikutnya.
"OIKN sendiri yang tadinya Rp 505 (miliar) kan, sekarang kami usulkan untuk bisa memelihara prasarana yang sudah dibangun oleh PU, kita serahkan ke OIKN, mereka memelihara. Itu butuh anggaran juga. Kami usulkan anggaran lainnya," kata Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).
"Kami mengusulkan, kalau bocorannya Rp 26 triliun (untuk pemeliharaan infrastruktur)," sambungnya.
Infrastruktur yang telah dibangun di IKN sendiri terbilang cukup banyak, mulai dari Istana Garuda, Istana Negara, 8 Tower Apartemen ASN, 14 rumah tapak jabatan menteri (RTJM), Bendungan Sepaku Semoi, hingga jalan tol. Bahkan, jumlahnya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.
Basuki mengatakan, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Otorita IKN dalam hal pembagian pembangunan proyek-proyek di IKN. Dengan demikian, ada porsi yang menjadi tanggung jawab PUPR dan ada yang ditangani OIKN.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri PUPR ini juga menambahkan, pagu indikatif Kementerian PUPR tahun depan sebesar Rp 75,63 triliun, turun sekitar 50% dari anggaran 2024 yang mencapai Rp 149,76 triliun.
Sedangkan alokasi anggaran PUPR untuk IKN hanya sebesar Rp 4,1 triliun. Angka ini juga terbilang kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 sekitar Rp 35,37 triliun. Meski begitu, Basuki menekankan, jumlah tersebut baru indikasi dan belum final.
Angka tersebut sengaja ditetapkan tidak terlalu besar dengan tujuan memberikan ruang fiskal kepada pemerintahan berikutnya. Ruang fiscal ini disiapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto memprioritaskan program-programnya.
"Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan tahun 2014. Kita kan buka filenya (RAPBN), itu Rp 75 triliun. Jadi itu memberi ruang fiskal kepada pemerintahan terpilih untuk mengalokasikan," terang dia.
"Nanti tanggal 28 (Agustus) kami rapat di DPR. Mudah-mudahan mungkin ada perubahan," pungkasnya.**BrOne-05