Kadis Perkebunan Riau Sebut Syarat Bebas Lahan Gambut pada Program PSR Sudah Dicabut
Kadisbun Riau Zulfadil
Pekanbaru, BeritaOne.id - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting perkebunan kelapa sawit di Riau pada tahun 2022 sempat terkendala. Hal tersebut dikarenakan ada penambahan syarat, yakni harus bebas dari kawasan gambut.
Kabar terakhir, syarat yang menjadi penghambat program strategis nasional itu bakal tidak berlaku lagi di tahun 2023 ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulfadli. "Salah satu syarat PSR yakni bebas dari kawasan gambut sudah dicabut," jelasnya, Kamis (19/01/2023). Dengan demikian, Ia optimis program ini dapat kembali dinikmati petani sawit di Riau.
Sementara itu, Kabid Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Riau Vera Virgianti membenarkan ada penambahan syarat baru yakni lahan yang yang akan diajukan mendapatkan program PSR harus berada di kawasan yang tidak dia lahan gambut cukup memberatkan.
Dengan adanya syarat tersebut, membuat para petani menjadi semakin sulit untuk mendapatkan program PSR. Sementara itu, untuk regulasi lainnya menurut Vera ada keringanan, yakni tidak perlu lagi verifikasi ditingkat provinsi, hanya sampai tingkat kabupaten/kota saja.
"Cuma persyaratannya ada ditambah, yang mengeluarkan itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal di Riau lahan gambutnya cukup banyak, sehingga permohonannya tidak bisa dilanjutkan," tuturnya.
Dijelaskan Vera, tujuan PSR adalah penggantian tanaman kelapa sawit yang sudah tidak lagi produktif, dan bukan membuat perkebunan sawit baru.
"Untuk PSR ini pemerintah pusat menganggarkan Rp30 juta per hektare yang sebelumnya Rp25 juta, di mana satu petani maksimal mendapatkan bantuan empat hektare. Dana itu dari BPDPKS yang sumber dananya berasal dari pungutan ekspor," tutupnya seperti dikutip dari Kantor Berita Radio Nasional.