
Bupati Inhu Ade Agus Hartanto, menghadiri Musrenbang RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025–2029
Pekanbaru, BeritaOne.id – Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Ade Agus Hartanto, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025–2029, yang digelar di Aula Balai Serindit, Gedung Daerah Pekanbaru, pada Senin (30/6/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, dan diikuti oleh kepala daerah se-Provinsi Riau, unsur Forkopimda, jajaran perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, baik secara langsung maupun virtual.
Musrenbang kali ini mengusung tema:
“Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis, dan Maju (Riau Bedelau): Riau Rumah Rumpun Melayu, Merawat Tuah, Menjaga Marwah, Takkan Melayu Hilang di Bumi.”
Secara virtual, turut hadir dan memberikan arahan dari pemerintah pusat, yakni Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Daerah Kemendagri, Restu Hadi Daud, dan Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah, Kementerian Bappenas, Anang B. Gunawan.
Dalam sambutannya, Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa pembangunan daerah harus bertransformasi secara menyeluruh. Ia menyoroti tantangan yang masih dihadapi Riau, seperti kesenjangan antarwilayah, ketimpangan akses layanan dasar, kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta dominasi ekonomi pada sektor primer tanpa nilai tambah.
“Kita tidak bisa lagi membangun Riau dengan cara-cara lama. Kita butuh terobosan dan keberanian untuk berubah,” ujarnya.
Namun demikian, Gubernur juga mengungkapkan optimisme atas capaian positif pembangunan Provinsi Riau saat ini. Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Riau telah meningkat menjadi 4,65% pada triwulan I tahun 2025, naik dari 3,65% pada tahun 2024. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tercatat sebesar Rp1.112 triliun, tertinggi kedua secara nasional setelah Pulau Jawa.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau meningkat menjadi 75,6, sementara tingkat kemiskinan dan pengangguran berhasil ditekan masing-masing menjadi 6,36% dan 3,70%. Rasio ketimpangan atau Gini Ratio juga membaik menjadi 0,306.
“Ini adalah modal besar. Tapi saya mengingatkan, jangan sampai kita terlena. Semua indikator ini harus berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” tegas Gubernur Wahid.
Ia juga menekankan bahwa RPJMD 2025–2029 bukan hanya dokumen teknokratik, melainkan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat Riau.
“Mari kita satukan langkah, rapatkan barisan, dan wujudkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.**