Tolak Munas Dimajukan, JK Tegaskan Ketum Golkar Harus Kader Internal
Airlangga Hartarto (kiri) menyambangi kediaman politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Kamis (4/5/2023) malam.
Jakarta, BeritaOne.id - Jusuf Kalla alias JK menegaskan, ketua umum (ketum) Partai Golkar harus kader Golkar, minimal pernah jadi pengurus lima tahun di level pusat, dan 1 tahun di bawahnya atau provinsi.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar periode 2004-2009, itu juga menolak musyawarah nasional (Munas) dan rapat pimpinan (Rapim) partai dimajukan menjadi Agustus untuk memilih pengganti Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari jabatan Ketum Golkar.
JK mempertanyakan siapa pihak yang meminta Munas Golkar dimajukan menjadi bulan Agustus dan menegaskan bahwa partai harus menaati aturannya sendiri bahwa munas dan rapim digelar Desember.
"(Ketum) Golkar tradisinya kan dipilih di munas, nah munas masih nanti bulan Desember," ujarnya dalam sebuah wawancara dengan MetroTV terkait pengunduran diri Airlangga sebagai Ketum Golkar, dikutip Senin (12/8/2024).
JK setuju dengan pernyataan Aburizal Bakrie sebagai ketua dewan pembina, dan juga Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua dewan penasihat agar partai taat kepada aturan yang diputuskan sendiri terkait pelaksanaan munas dan rapim.
JK menduga adanya tekanan eksternal terhadap Airlangga sehingga memutuskan mundur, meski tidak menepis kemungkinan Airlangga memiliki alasan pribadinya sendiri.
Pasalnya, ia menilai Airlangga berhasil memimpin Golkar pada Pemilu lalu, dengan meningkatnya perolehan kursi Golkar di DPR. Oleh karena itu tidak ada alasan secara internal, dari para kader, untuk mendesak Airlangga mundur, kecuali ada tekanan dari fungsi yang lebih kuat lagi.
"Munas itu Desember, oleh karena itu, kita harus taati itu, marwah partai harus dijaga, jangan hanya karena tekanan-tekanan dari pihak luar sehingga partai harus menyerah, buat apa puluhan juta kader kalau begitu," kata dia.
"Ada tekanan yang lebih kuat, karena kalau dari internal saya yakin tidak ada karena semua sudah setuju (munas/rapim) Desember, tiba-tiba berhenti. Kalau tekanan internal harus melalui munas, rapim, tidak bisa internal diturunkan di tengah-tengah tanpa munas," sambungnya.
Harus Kader Internal
JK juga merespons isu yang menyebutkan bahwa Airlangga akan digantikan Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BPKM, lalu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, hingga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal ini JK menegaskan bahwa ketum Golkar harus berasal dari kader internal.
"Kader Golkar itu antara lain harus dibuktikan minimal pernah jadi pengurus 5 tahun di level pusat, dan juga 1 tahun minimum di bawahnya atau provinsi," ujarnya.
Sampai pada rapim/munas Desember mendatang, tambah JK, Ketum Golkar akan dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
"Kalau seorang ketua mundur atau berhalangan tetap sebelum munas tentu harus ada pejabat ketum, pejabat ketum ini sama dengan ketum," ujarnya.**BrOne-05