Kanal

Bukan Sekadar Jalan Rusak! Jalan Lintas Bono Penentu Masa Depan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pariwisata Riau

Pekanbaru, BeritaOne.id– Pembangunan Jalan Lintas Bono di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, kembali menjadi perhatian. Infrastruktur yang menghubungkan sejumlah kawasan strategis tersebut dinilai memiliki peran penting dalam membuka akses ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pengembangan pariwisata unggulan Riau.

Akademisi sekaligus Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Riau, Dr. Ragil Ibnu Hajar, S.H., M.Kn., menilai persoalan Jalan Lintas Bono tidak boleh lagi dipandang sebatas masalah jalan rusak dan keterbatasan transportasi. Menurutnya, kondisi infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan masa depan pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan pesisir dan wilayah terluar Kabupaten Pelalawan.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Riau perlu menempatkan pembangunan Jalan Lintas Bono sebagai agenda strategis daerah, bukan sekadar proyek infrastruktur yang terus berulang dalam daftar usulan anggaran setiap tahunnya.

"Bagaimana mungkin potensi ekonomi sebesar itu bisa berkembang maksimal jika infrastruktur dasar yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat belum mendapatkan perhatian yang sebanding?" menjadi salah satu persoalan mendasar yang disorot dalam pandangannya.

Menghubungkan Kawasan Strategis dan Membuka Akses Ekonomi

Jalan Lintas Bono memiliki posisi strategis karena menghubungkan kawasan Jalan Lintas Timur Sumatera, Exit Tol Pekanbaru–Rengat, destinasi wisata Bono, Pelabuhan Sokoi, hingga wilayah Pulau Burung di Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan dokumen usulan pembangunan yang menjadi rujukan, panjang keseluruhan ruas jalan provinsi tersebut mencapai 232,71 kilometer. Dari jumlah itu, sekitar 189,87 kilometer berada di wilayah Kabupaten Pelalawan.

Hingga 2025, pembangunan jalan beraspal disebut telah mencapai sekitar 89 kilometer. Meski demikian, masih terdapat sejumlah ruas yang membutuhkan peningkatan kualitas, penimbunan, dan penanganan lebih lanjut.

Beberapa ruas yang menjadi perhatian antara lain Simpang Bunut–Teluk Meranti, Teluk Meranti–Sebekek, hingga Sebekek–Sokoi.

Menurut Ragil, pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai tahapan pembangunan, alokasi anggaran, serta target penyelesaian setiap ruas agar masyarakat tidak terus menunggu tanpa kejelasan.

Potensi 7.000 Hektare Lahan Pangan Perlu Didukung Infrastruktur

Selain konektivitas wilayah, pembangunan Jalan Lintas Bono juga dinilai memiliki keterkaitan erat dengan agenda ketahanan pangan.

Kecamatan Kuala Kampar merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, khususnya produksi padi, dengan potensi lahan mencapai kurang lebih 7.000 hektare.

Potensi tersebut dinilai dapat mendukung penguatan ketahanan pangan, termasuk pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP).

Namun, keterbatasan infrastruktur jalan berpotensi menjadi hambatan dalam mendatangkan sarana produksi pertanian dan mendistribusikan hasil panen.

Kondisi jalan yang belum memadai juga dapat meningkatkan biaya transportasi, memperpanjang waktu pengiriman, serta menghambat kelancaran rantai pasok hasil pertanian.

Karena itu, Ragil menilai pembangunan Jalan Lintas Bono seharusnya menjadi bagian dari strategi investasi daerah untuk memperkuat sektor pertanian.

Jangan sampai pemerintah terus mendorong swasembada pangan, sementara akses menuju kawasan yang memiliki potensi produksi pangan justru belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Bono Mendunia, Infrastruktur Menuju Destinasi Perlu Dibenahi

Persoalan berikutnya adalah pengembangan sektor pariwisata.

Fenomena ombak Bono di Kecamatan Teluk Meranti telah dikenal hingga mancanegara dan menjadi salah satu daya tarik wisata unggulan Provinsi Riau.

Potensi tersebut memiliki peluang besar untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun internasional. Namun, promosi pariwisata dinilai tidak akan maksimal apabila tidak didukung aksesibilitas yang memadai.

Wisatawan membutuhkan jalan yang layak, perjalanan yang nyaman, keamanan, serta konektivitas transportasi yang dapat diandalkan.

Ragil menilai akan menjadi sebuah ironi apabila Bono terus dipromosikan sebagai destinasi wisata berkelas internasional, sementara persoalan akses menuju kawasan tersebut belum tertangani secara optimal.

Menurutnya, pengembangan pariwisata Bono harus dilakukan secara terpadu melalui pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan fasilitas wisata, penguatan transportasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Dengan demikian, manfaat pengembangan pariwisata tidak hanya dirasakan oleh sektor pariwisata, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

Pemprov Riau Diminta Berikan Kepastian Pembangunan

Untuk mempercepat pembangunan Jalan Lintas Bono, Ragil mendorong Pemerintah Provinsi Riau mengambil sejumlah langkah konkret.

Pertama, menetapkan Jalan Lintas Bono sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur daerah dengan mempertimbangkan kepentingan ketahanan pangan, konektivitas ekonomi, dan pengembangan pariwisata.

Kedua, menjamin kesinambungan anggaran agar peningkatan kualitas ruas Simpang Bunut–Teluk Meranti, Teluk Meranti–Sebekek, serta penanganan Sebekek–Sokoi dapat dilakukan secara bertahap dan terukur.

Ketiga, memperjuangkan dukungan pemerintah pusat melalui koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, kementerian, dan lembaga terkait sesuai kewenangan serta skema pendanaan yang tersedia.

Keempat, mengoptimalkan kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelima, membuka ruang pengawasan publik dengan menyampaikan perkembangan pembangunan secara berkala kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kapan pembangunan dilaksanakan, berapa anggaran yang dialokasikan, ruas mana yang menjadi prioritas, serta sejauh mana progres pengerjaannya.

Jangan Biarkan Potensi Besar Riau Terhambat

Ragil menegaskan, Kuala Kampar memiliki potensi besar di sektor pangan, Teluk Meranti memiliki daya tarik wisata Bono, sementara Pelabuhan Sokoi mempunyai peran penting dalam konektivitas wilayah.

Ketiga potensi tersebut seharusnya dikembangkan secara terpadu melalui dukungan infrastruktur yang memadai.

Ia berharap Gubernur Riau beserta jajaran perangkat daerah terkait, Bupati Pelalawan, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk merumuskan langkah percepatan pembangunan yang nyata.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan yang telah berkembang. Wilayah yang memiliki potensi ekonomi besar tetapi masih menghadapi keterbatasan infrastruktur juga harus memperoleh perhatian yang proporsional.

"Jangan sampai kita memiliki potensi pangan yang besar, destinasi wisata yang mendunia, dan peluang ekonomi yang menjanjikan, tetapi semuanya terhambat hanya karena jalan yang belum layak," tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan Jalan Lintas Bono bukan semata-mata membangun badan jalan, melainkan upaya membuka keterisolasian wilayah, memperkuat ketahanan pangan, menggerakkan perekonomian masyarakat, serta menyiapkan masa depan pembangunan Provinsi Riau.

"Jalan Lintas Bono harus menjadi prioritas. Bukan sekadar janji, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata," pungkas Dr. Ragil Ibnu Hajar.**

Ikuti Terus Riaupower

BERITA TERKAIT

BERITA TERPOPULER